Kebijakan luar negeri Filipina terkait kejahatan transnasional


Kebijakan luar negeri Filipina terkait kejahatan transnasional

Kebijakan luar negeri Filipina terkait kejahatan transnasional

Kebijakan luar negeri Filipina terkait kejahatan transnasional
Kebijakan luar negeri Filipina terkait kejahatan transnasional
  1. Permasalahan narkoba di Filipina

Dalam kasus peredaran narkoba, awalnya negara-negara di Asia Tenggara hanya dijadikan negara transit narkoba yang berasal dari dan ke berbagai belahan dunia lain. Akhirnya peredaran narkoba justru semakin meluas di negara Asia Tenggara dengan adanya jenis-jenis narkoba yang semakin bervariasi. Pada awal tahun 1990-an Filipina hanya menjadi titik transit utama narkoba, namun di akhir tahun 1990-an telah menjadi salah satu produsen dan eksportir terbesar narkoba jenis sabu-sabu. Sehingga permasalahan narkoba di Filipina menjadi tantangan bagi pemerintah untuk melakukan upaya penanganan yang serius. Filipina telah menjadi salah satu negara dunia yang mengalami masalah perdagangan narkoba yang serius. Menurut International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) perdagangan narkoba secara ilegal terus menimbulkan ancaman nasional yang serius, terutama dalam pemilihan umum nasional di Filipina. Hal ini dikarenakan narko-politik telah menjadi isu utama dalam kampanye pemilihan, yang berdasarkan pada laporan departemen luar negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa perdagangan narkoba dapat mempengaruhi hasil pemilu di Filipina karena banyak politisi Filipina masuk dalam dunia narkoba berdasarkan pernyataan Drug Enforcement Agency Filipina (Bahaduri, 2017; Maulidya, 2019).

  1. Kebijakan luar negeri Filipina terkait kejahatan transnasional narkoba di era Presiden Duterte

Implementasi War on Drugs tidak lepas dari berkembangnya persoalan narkotika dan obat bius yang dari tahun ke tahun terus menunjukkan peningkatan di Filipina. Pihak-pihak yang terlibat dalam War on Drugs ternyata tidak hanya dari pemerintah atau masyarakat, namun juga kelompok yang selama ini dikategorikan dalam organisasi teroris, yaitu MLF (Moro Liberation Front) dan MILF(Moro Islamic Liberation Front. Hal ini justru menunjukkan prestasi kemampuan Presiden Duterte dalam membangun konsolidasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak lawan untuk mewujudkan kepentingan bersama, yaitu Filipina yang bebas dari narkotika dan obat bius. Langkah Duterte dalam mengikutsertakan CPP (Communist Party of Philippines),  MLF dan MILF dikarenakan dalam lembaga pemerintah kekurangan personel dan sumber daya manusia, serta penguasaan medan, dimana sebagian kasus-kasus peredaran narkotika dan obat bius terjadi di wilayah pedalaman. Dan bagi organisasi terroris, dengan adanya kebijakan War on Drugs dan karena adanya pertimbangan ideologis yang menganggap narkotika dan obat bius merupakan benda haram yang dilarang oleh agama, serta adanya kompensasi yang diberikan oleh pemerintah Filipina berupa uang ataupun inisiatif untuk dapat bergabung angkatan bersanjata nasional Filipina (Bahaduri, 2017).

Sumber : http://fenilu95.blog.unjaniyogya.ac.id/blocklauncher-pro-apk/