Keterkaitan Kemiskinan Struktural dan Kultural

Keterkaitan Kemiskinan Struktural dan Kultural

Dalam konteks Indonesia, terkecuali ditinjau berasal dari persoalan kemiskinan, secara tidak segera tunjukkan terdapatnya keterkaitan pada kemiskinan struktural dengan kemiskinan kultural. Terlebih status Indonesia tak hanya sebagai negara berkembang, terhitung mengalami sistem histori penjajahan yang terlampau panjang, tidak cukup lebih 350 tahun. Dimulai berasal dari pemerintah kolonial belanda yang menanamkan komersialisasi pertanian didalam wujud perpajakan, pembukaan lahan baru dan terhubung jalur raya, yang berdampak pada kemerosotan kesejahteraan petani, memperkaya mereka yang memiliki modal besar, yaitu elit-elit ekonomi desa.

Pasca penjajahan belanda, pemerintah orde lama memfokuskan pada pembangunan segi politik. Proses pengintegrasian lokasi jajahan belanda kedalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib terjadi secara cepat. Pada fase ini keadaan perekonomian negara jauh berasal dari stabil, penanganan persoalan kemiskinan belum jadi prioritas sehingga penduduk tidak beranjak berasal dari keadaan kemiskinannya, dikarenakan secara struktural tidak terprioritaskan.

Pada waktu pemerintahan orde baru, kebijakan politik menjadi terarahkan pada usaha menangani kemiskinan. Melalui cara pinjaman dana kepada lembaga donor di luar negeri, layaknya IGGI dikerjakan secara ekstensif. Namun, dampak berasal dari kebijakan ini bukan tambah menghapus kemiskinan, melainkan menciptakan kemiskinan babak baru, dimana tumbuhnya industrialisasi di desa-desa didalam wujud eksploitasi seperti: pertambangan, penebangan hutan, pembangunan pertanian tanaman industri dan sebagainya. Kondisi itu pada pada akhirnya tambah menumbuhkan disparitas sosial yang tambah akut, dan tidak memengaruhi kehidupan penduduk miskin dan tambah memperkaya mereka yang udah kaya.

Oleh dikarenakan itu dicermati berasal dari perjalanan kemiskinan diatas, kemiskinan kultural merupakan buah berasal dari kemiskinan struktural. Masyarakat jadi fatalis, tambah pasrah, berasumsi miskin sebagai nasib dan garis hidup. Hal itu sering diperkuat dengan pendekatan keagamaan yang berharap sehingga orang selamanya selamanya bersabar dan bersyukur menerima ‘takdir’ yang dialaminya.

Jika dicermati berasal dari argumentasi diatas, mayoritas kemiskinan yang terjadi merupakan dominasi kemiskinan struktural. Tidak tersedia sistem transformasi kelas dimana buruh tani tetaplah jadi buruh tani, begitu pula nelayan, pemulung, dan lain-lain. Jikapun tersedia program penanggulangan kemiskinan sifatnya residual, proyek, insidental, tidak berkelanjutan dan tidak mengena pada substansi atau menyentuh akar berasal dari kemiskinan.

Baca Juga :