Pembagian Wilayah RI Menjadi 8 Provinsi


Pembagian Wilayah RI Menjadi 8 Provinsi

Hal pertama yang dilakukan PPKI adalah membagi Indonesia menjadi 8 Provinsi,yaitu:

  1. a)Jawa Barat
  2. b)Jawa Tengah
  3. c)Jawa Timur
  4. d)Borneo (Kalimantan)
  5. e)Sulawesi
  6. f)Maluku
  7. g)Sunda Kecil
  8. h)Sumatera

Membentuk 12 Kementrian

Setelah membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Provinsi beserta gubernurnya, PPKI kemudian Membentuk 12 KementrianTadinya ,AHMAD SUBARDJO mengusulkan dibentuknya 13 kementerian. Namun,setelah diakukan pembahasan, sidang memutuskan adanya 12 kementerian dan satu menteri negara, yaitu :

1)      Departemen Dalam Negeri;

2)      Departemen Luar Negeri;

3)      Departemen Kehakiman;

4)      Departemen Keuangan;

5)      Departemen Kemakmuran;

6)      Departemen Kesehatan;

7)      Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan;

8)      Departemen Sosial;

9)      Departemen Pertahanan;

10)  Departmen Perhubungan;

11)  Departemen Pekerjaan Umum.

  1. Membahas Anggota-Anggota KNIP

Setelah 2 poin dalam hasil sidang terlaksana, kemudian PPKI baru membentuk Komite NasionalAnggota KNIP berasal dari golongan muda dan tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai daerah jumlahnya 137 orang. Anggota KNIP dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta.

Dalam pembentukan KNIP, diadakan sidang pertama yang berhasil memilih ketua dan wakil ketua. Kasman Singodimedjo dipilih sebagai Ketua, dengan Wakil Ketua I : M. Sutardjo; Wakil Ketua II : Latuharhary; Wakil Ketua III : Adam Malik.

Namun,karena situasi keamanan yang tidak menentu, pembentukan Komite Nasional Daerah gagal dibentuk.

Kebanyakan negara-negara yang baru merdeka memilih bentuk pemerintahan demokrasi. Salah cirinya adalah adanya Dewan Perwakilan Rakyat (Parlemen) yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Bentuk pemerintahan dianut oleh pemimpin Indonesia pada waktu itu adalah demokrasi seperti di negeri Belanda yaitu multi-partai dan parlementer. Sebab pada masa pergerakan nasional banyak kaum cendekiawan Indonesia yang menuntut ilmu di negeri Belanda. Karena hal tersebut terjadilah perubahan Otoritas KNIP.

Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Sukarno dalam pidato di radio menyatakan pembentukan tiga badan baru, yaitu :

1)      Komite Nasional Indonesia(KNI)

2)      Partai Nasional Indonesia(PNI)

3)      Badan Keamanan Rakyat(BKR)

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/