Pemprov. Jabar, Proaktiv Atas Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Pemprov. Jabar, Proaktiv Atas Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Pemprov. Jabar, Proaktiv Atas Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Pemprov. Jabar, Proaktiv Atas Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Pemprov. Jabar, Proaktiv Atas Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

BANDUNG-Inspektur Provinsi Jawa Barat, H. Pery Soeparman, SH., MM., M.Si

(24/06) membuka secara resmi pelaksanaan Rapat Koordinasi Upaya Penerapan Strategi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014. Rakor tersebut dihadiri peserta dari para pegawai dilingkungan Inspektorat Prov. Jabar dan Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

RAD-PPK diselenggarakan selama tiga hari (24-26/06) dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan/UKP4.

Dalam pengarahannya, Inspektur Pery Soeparman menyampaikan, bahwa RAD-PPK memiliki nilai strategis untuk menambah pemahaman peserta rapat mengenai rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah Tahun 2014 yang diberlakukan diseluruh daerah, dari mulai tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.

Menurut Pery, RAD-PPK merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2)

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang menyatakan bahwa : pemerintah daerah wajib menjabarkan dan melaksanakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui aksi pencegahan pemberantasan korupsi yang ditetapkan setiap tahun serta pelaporan pencapaian aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sekurang-kurangnya setiap tiga bulan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap laporan realisasi pencapaian RAD PPK Tahun 2013 oleh Provinsi Jawa Barat yang disampaikan kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) diperoleh hasil sebagai berikut. Pertama, Provinsi Jawa Barat telah membentuk kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan ditetapkannya Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.

Kedua, Provinsi Jawa Barat telah melimpahkan kewenangan penerbitan perijinan

dan non perijinan kepada lembaga PTSP, dengan menerbitkan Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu.Ketiga, Provinsi Jawa Barat telah membuat desain publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Provinsi Jawa Barat Nomor 061/Kep.26.1/BPPT-2011 tentang Standar Pelayanan pada badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, publikasi diterbitkan melalui website : .

Keempat, Provinsi Jawa Barat telah menyediakan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP dengan ditetapkannya peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Kelima, Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah melalui penambahan konten “transparansi pengelolaan anggaran daerah” pada website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat : www://jabarprov.go.id. Kelima, Provinsi Jawa Barat telah membuka akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra dan Renja OPD) melalui website resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat : www://jabarprov.go.id.

Kemudian keenam, Provinsi Jawa Barat telah menyediakan rencana umum pengadaan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara online melalui website LPSE

 

Sumber :

http://riskyeka.web.ugm.ac.id/pengertian-buang-air-besar/