Undang-Undang Guru dan Dosen Sebaiknya Dipisah

Undang-Undang Guru dan Dosen Sebaiknya Dipisah

Undang-Undang Guru dan Dosen Sebaiknya Dipisah

Undang-Undang Guru dan Dosen Sebaiknya Dipisah

Undang-Undang Guru dan Dosen Sebaiknya Dipisah

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Ramli Rahim, mengatakan,

sudah seharusnya Undang-Undang (UU) Guru dan Dosen direvisi. Bahkan, IGI mengusulkan agar UU Guru dan Dosen dipisahkan. Hal ini terkait dengan fungsi pendidikan yang diemban guru jauh lebih tinggi dibandingkan dosen yang fungsinya lebih dominan.

Menurut Ramli, pemisahan UU ini sekaligus akan memisahkan organisasi guru dan dosen agar tidak ada lagi yang memanfaatkan guru. “Kami sudah bertemu dengan DPR dan bidang legislasinya. Kami sudah membuat usulan apa saja yang harus direvisi,” kata Ramli kepada SP, Senin (1/10) petang.

Dijelaskan Ramli, salah satu usul dari UU tersebut adalah pasal 35 ayat 2 yang terkait beban kerja guru, yakni sekurang-kurangnya 24 tatap muka dalam seminggu.

IGI menuntut guru wajib tatap muka minimal 10 jam mata pelajaran dan maksimal 36 jam mata per mata

pelajaran. Menurut Ramli, sebaiknya tidak perlu ada angka kewajiban tatap muka yang justru mengebiri kompetensi guru. Sebaiknya ayat tersebut direvisi dan pemerintah fokus pada bagaimana cara memotret kinerja dan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya.

Ramli juga mengatakan, pada revisi UU, kesejahteraan guru swasta dan honorer wajib diperhatikan. Untuk itu, IGI mengusulkan agar guru honorer dan swasta mendapatkan gaji minimal upah minimum regional (UMR) dan didukung oleh kompetensi yang harus benar-benar tersertifikasi. Dalam hal ini, bukan hanya teori dan kognitif saja yang diuji dan dinilai, tapi praktiknya harus dinilai juga.

“Sejak menjadi calon guru, seseorang wajib memiliki internalisasi visi dan pendidikan bangsa serta

memiliki bakat, minat, dan panggilan profesi menjadi guru dengan bukti lulus psikotes khusus,” ujarnya.

Selanjutnya, ia menyebutkan, guru harus siap menjadi teacher 4.0 atau level di atasnya yang didukung oleh kesejahteraan guru. Yang dimaksud adalah, tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dan tunjangan kinerja (Tukin) harus dibayar bersamaan gaji. Sebagai imbal balik, guru wajib menggunakan minimal 20% TPP untuk pengembangan kompetensi pendidik.

Selain itu, guru harus mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) yang melibatkan organisasi profesi karena mereka lah yang mengeluarkan sertifikasi profesi. Dengan demikian, segala keputusan sanksi untuk guru harus melalui pertimbangan dewan kehormatan guru.

 

Sumber :

https://vidmate.co.id/